Rabu, 11 Januari 2012

Berita:Tahun Ini Jumlah Beasiswa Bidik Misi 1.000 Orang

PADANG, Universitas Andalas (Unand) Padang pada tahun ini berencana menambah kuota jumlah peserta beasiswa Bidik Misi hingga mencapai 1.000 orang. "Tahun lalu target 750 siswa bisa dicapai, dan untuk 2012 akan ditingkatkan hingga 1.000 orang," kata Pembantu Rektor III Unand Prof Novesar Jamarun di Padang, Rabu (4/1/2012). Dia mengatakan, untuk tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menambah kuota jumlah peserta beasiswa Bidik Misi hingga 30 ribu orang. Menurut dia, penambahan kuota ini untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan jumlah mahasiswa yang layak mengikuti program itu. "Program Bidik Misi ditujukan khusus bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun pintar," katanya. Dia menambahkan, sebagaimana tahun sebelumnya yang berhak mengikuti program beasiswa Bidik Misi kriteria utamanya adalah siswa SMA/MA/SMK sederajat dari keluarga kurang mampu dalam hal ekonomi. Meski demikian, menurut dia, mereka haruslah tetap memiliki prestasi akademik di sekolahnya dan harus lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Untuk tahun ini, tidak diadakan lagi seleksi khusus untuk masuk program ini. Setiap calon mahasiswa harus mengikuti SNMPTN dan lulus dalam ujian tersebut kemudian didata dalam program tersebut. "Daerah target dalam program ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia," katanya. Unand sendiri menerima peserta tidak hanya dari Sumbar. Hal itu dimaksudkan agar Unand dapat diketahui dan dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian beasiswa Bidik Misi merupakan bagian dari program lanjutan yang sudah dicanangkan Kemendikbud sejak 2010. Program Bidik Misi juga merupakan upaya penyiapan sumber daya manusia Indonesia di masa depan, terutama tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia. "Unand akan terus mengikuti segala macam program yang telah ditentukan Kemendikbud hingga target tercapai," katanya. Sumber : KOMPAS Online Kamis, 5 Januari 2012 Selengkapnya...

Pelajar Indonesia di Inggris Publikasi Karya Tulis di Amazon

LONDON, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris melakukan terobosan terbaru dengan memublikasikan karya tulis ilmiah di Amazon, sebagai hasil dari Konferensi Temu Ilmiah Karya Tulis Indonesia (TIIMI) di London tahun lalu . Konferensi bertema "Science Development and Sustainability in Indonesia," mengambil delapan karya ilmiah terbaik seluruh peserta yang tengah menjalani studi S-1 dan S-2, baik di luar negeri mau pun di Indonesia. Hal itu dikatakan Dr. Dessy Irawati dari Newcastle University, salah satu editor karya tulis ilmiah, seperti dikutip Antara, Selasa (10/1/2012). Dessy mengatakan, setelah melalui tahapan revisi yang panjang dan memakan waktu, tim editor dan para penulis akhirnya bisa bernafas lega, dengan diterbitkannya buku ini melalui situs Amazon. Menurut Dessy, buku tersebut merupakan kompilasi dari karya tulis yang bertujuan untuk memberikan inspirasi dan wacana mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari segi teknik dan non-teknik serta keterkaitannya dengan keberlangsungan. Proyek buku ini beranggotakan tiga orang editor utama yang bertanggungjawab merevisi dan menjalankan proses produksi. Selain Dessy, dua editor lainnya adalah Dr. Yanuar Nugroho dari Manchester University, dan Dr. Dedy Loebis yang berdomisili di Cambridge. Mereka merupakan ilmuwan dan peneliti serta pelaku bisnis di Inggris Raya. Dessy mengakui, penerbitan karya ilmiah melalui buku seperti ini akan memberikan nilai akademik bagi para mahasiswa. "Seperti yang sudah menjadi wacana umum bahwa publikasi sangatlah penting bagi tolok ukur prestasi di kalangan akademisi. Apalagi kalau publikasi itu bertaraf international," ujarnya. Di samping itu, penerbitan buku bertujuan untuk memacu para ilmuwan muda dan mahasiswa Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan menulis karya ilmiah di tingkat internasional. Kemampuan ini, menurutnya, belum sepenuhnya dimiliki pelajar Indonesia untuk berpacu dalam publikasi di tingkat internasional. Tim editor juga berharap, buku ini bisa dibeli dan dicontoh oleh PPI dunia yang lain serta pihak civitas akademika Indonesia. Tujuannya, untuk bersama - sama mempromosikan pendidikan dan ilmu pengetahuan Indonesia di kancah internasional. Dengan diterbitkannya buku ini melalui Amazon, diharapkan dapat disalurkan kepada para pembeli di seluruh dunia. Sebab, dengan fasilitas e-book, pembeli dapat mengakses buku ini secara online, setelah melakukan pembelian dan memilih fasilitas e-book. "Buku ini dibuat oleh kami, putera - puteri Indonesia di Inggris Raya, dan dipersembahkan kepada Indonesia tercinta, sebagai bentuk rasa cinta dan peduli kami, meski jauh dari Tanah Air tercinta. Besar harapan kami untuk bisa memberikan kontribusi ilmu dan wacana bagi kalangan akademisi di Tanah Air dan terus membangun benang merah yang tak akan pernah terputus," papar Dessy. Sumber : KOMPAS Online Selasa, 10 Januari 2012 Selengkapnya...

Selasa, 10 Januari 2012

Segera Revisi Konsep RSBI

SURABAYA, KOMPAS.com - Konsep rintisan sekolah bertaraf internasional harus segera direvisi. Langkah ini harus dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi, ternyata dari 1.305 RSBI, tak satu pun yang layak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.

”Keinginannya bagus, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Namun, konsep RSBI mungkin keliru karena ternyata lebih banyak sisi negatifnya,” kata Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki di Surabaya, Kamis (5/1).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto menyatakan, 1.305 sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) belum layak jadi sekolah bertaraf internasional (SBI), antara lain, karena kualitas pengajarnya belum memenuhi syarat.

Penyelenggaraan RSBI didasarkan pada Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang itu dinyatakan, ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang itu, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Aturan ini menjadi dasar hukum penyelenggara RSBI.

Kewenangan sekolah RSBI untuk memungut biaya dari orangtua siswa juga menjadi pendorong sekolah-sekolah negeri untuk berubah status menjadi RSBI. Padahal, pemerintah sudah mengucurkan dana ratusan juta rupiah per tahun untuk RSBI.

Sekadar bahasa Inggris

Menurut Zainuddin, RSBI juga dipahami penyelenggara pendidikan dengan menyampaikan materi pelajaran berbahasa Inggris untuk mata pelajaran tertentu. Karena guru kurang fasih berbahasa Inggris, akhirnya sekolah merekrut tenaga yang bisa berbahasa Inggris baik walaupun bukan guru. ”Akibatnya, materi pelajaran tidak bisa diterima dengan baik oleh siswa,” kata Zainuddin.

Di tempat terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim, Kuswiyanto, mengatakan, selama ini RSBI di Jatim menjadi semacam gengsi daerah. ”Dampak sosialnya tak pernah dipertimbangkan,” kata Kuswiyanto.

Memang, 20 persen kursi RSBI dialokasikan untuk siswa miskin. Namun, sejumlah RSBI kenyataannya kesulitan mencari siswa miskin. Di sisi lain, harus dipertimbangkan sisi sosial siswa miskin di tengah mayoritas siswa kaya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, RSBI menimbulkan ketidakadilan di masyarakat karena bantuan pemerintah yang cukup besar diberikan untuk sekolah-sekolah RSBI. Padahal, sekolah itu pun diperbolehkan memungut dana dari masyarakat. Karena itu, PGRI akan mengusulkan amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, terutama yang menyangkut RSBI.

Pekan lalu, Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan uji materi atas Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). (ANO/TIF/LUK)

Sumber: Kompas, Jumat, 6 Januari 2012
Selengkapnya...

Jumat, 06 Januari 2012

UN, Sekolah tak Dilibat

hariansinggalang.co.id. SEPERTINYA teknis penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2011/2012 tingkat SLTA dan SLTP, mengalami perbedaan cukup signifikan dibanding tahun lalu. Salah satunya, pihak sekolah tidak dilibatkan lagi mengawasi ujian. Bahkan, Panitia Provinsi tidak dilibatkan dalam penggandaan soal.

Seperti dilaporkan Singgalang akhir pekan lalu, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP-Kemendikbud), Prof Jamaris Jamna di Universitas Negeri Padang, pada 2012 ini soal akan dicetak sebanyak lima paket, sementara UN tahun lalu hanya dicetak 2 paket saja. Selain itu, soal akan digandakan oleh pihak pusat. Panitia provinsi tidak lagi dilibatkan.

Menurutnya, adanya perubahan teknis ini ditujukan agar tidak terjadi kecurangan, baik di pihak panitia lokal, sekolah dan siswa. Dengan dibaginya soal ke dalam lima paket, kemungkinan siswa melakukan tindak kecurangan bisa lebih dieliminir. Lima paket ini disesuaikan dengan susunan duduk siswa yang juga dibagi sebanyak 5 baris di ruang ujian nantinya.

Dalam pembuatan soal, distribusi hingga pembagian sepenuhnya diurus pusat. Panitia lokal, seperti Dinas Pendidikan di kab/kota hanya bertugas memfasilitasi tanpa bisa menyentuh soal sedikit pun. Dalam pelaksanaan, sekolah hanya menyediakan tempat saja.

UN itu sendiri dilaksanakan pada 16-19 April 2012 untuk tingkat SLTA. Sementara untuk SLTP, dilaksanakan pada 23-26 April 2012.

Adanya perubahan teknis dalam penyelengaraan UN 2012 ada yang sependapat dan tidak sependapat dengan kebijakan pusat.

Dalam hal ini, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar, Zainal Akil, menyatakan, rencana pemerintah pusat untuk tidak melibatkan guru, Dinas Pendidikan di provinsi hingga kabupaten/kota dalam pembuatan soal, pendistribusian hingga pengawasan pelaksanaan UN 2012 mendatang, menunjukkan terjadinya krisis kepercayaan pemerintah terhadap guru.

Artinya, menurut Zainal Akil, guru tak dipercayakan lagi sebagai pembimbing, penguji, pengawas dan pemberi nilai kepada siswa. Ini, menjadi suatu dilema pendidikan untuk masa mendatang. Guru pun merasa sedih, menurutnya.

Tentu saja, dengan kebijakan pusat seperti yang disebutkan di atas tadi ada nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya, akan mengurangi adanya tindakan kecurangan yang dilakukan siswa dalam pelaksanaan UN, kebocoran soal UN dan menjaga independensi sekolah.

Sedangkan nilai negatifnya, sepertinya tidak ada lagi kepercayaan guru untuk melakukan pengawasan lagi.

Jika disimak permasalahan itu, sebenarnya pemerintah masih dapat memanfaatkan tenaga guru, tanpa ada kecurangan lagi, serta pengawasan yang super ketat. Seperti, memasang Closed Circuit Television (CCTV), perangkat yang digunakan untuk mengawasi dan merekam aktifitas dalam suatu lokasi UN. Serta mengambil sumpah guru pengawas UN.

Jika itu dilakukan, maka segala bentuk kecurangan dapat dieleminir, tentunya.
Selengkapnya...